ANGKA KEMISKINAN di NANGGROE ACEH DARUSSALAM dan APBA

Provinsi NAD menempati peringkat ke-7 dengan persentase angka kemiskinan mencapai 20,98. Tingkat kemiskinan di Aceh masih lebih tinggi dibanding Bangka Belitung yang sebesar 18,94 persen, Gorontalo (18,70 persen), dan Sumatera Selatan 18,30 persen. Data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 juga menunjukkan bahwa dari 183 kabupaten di Indonesia, Provinsi Papua memiliki kabupaten daerah tertinggal terbanyak, yakni 27 kabupaten. Terbanyak kedua adalah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 20 kabupaten, disusul Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 12 kabupaten, dan Kalimantan Barat serta Sulawesi Tengah masing-masing sebanyak 10 kabupaten. Untuk itu, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan program Bedah Desa sebagai instrumen untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Persentase penduduk miskin Provinsi Aceh pada bulan Maret 2011 sebesar 19,57 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 20,98, berarti persentase penduduk miskin turun sekitar 1,41 persen. Penurunan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yaitu masing-masing 1,67 persen dan 0,96 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Aceh mengalami penurunan selama tahun 2010 – 2011 yaitu dari 4,11 menjadi 3,50. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 1,26 menjadi 0,94 pada periode yang sama. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan pada tingkat konsumsi masyarakat miskin, karena penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat, serta Aceh.

Kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Jerman menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar sekitar 107,5-320,79 miliar barel di perairan timur laut Pulau Simeulue, Aceh. Potensi kekayaan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan cadangan minyak Arab Saudi yang mencapai 264,21 miliar barel. Bila potensi minyak itu terbukti, Aceh bisa lebih kaya dari Arab Saudi.

Selain kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam di Aceh Utara dan Aceh Timur. Provinsi di ujung barat Indonesia ini juga terkenal dengan sumber hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, hingga Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.

Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Aceh. Data Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2005 menyebutkan, perikanan menyumbangkan 6,5 persen dari pendapatan daerah bruto (PDB) senilai Rp1,59 triliun selama 2004.

Aceh juga memiliki sejumlah industri besar di antaranya PT Arun, yang merupakan kilang pencairan gas alam, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Asean Aceh Fertilizer, PT Kertas Kraft Aceh, PT SAI-Lafarge, Semen Andalas, dan ExxonMobil untuk industri kilang gas alam. Selain itu, Aceh memiliki pertambangan emas di antaranya di Woyla, Seunagan (Aceh Barat), Pisang Mas (Beutong), serta Payakolak, Takengon (Aceh Tengah).

10 PROPINSI DENGAN ANGKA KEMISKINAN TERTINGGI (%)

No	Provinsi	Angka Kemiskinan
1	papua Barat	36,80
2	Papua	34,88
3	Maluku	27,74
4	Sulawesi Barat	23,19
5	Nusa Tenggara Timur	23,03
6	Nusa Tenggara Barat	21,55
7	Aceh	20,98
8	Bangka Belitung	18,94
9	Gorontalo	18,70
10	Sumatera Selatan	18,30

Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

Aceh Dapat Dana Rp 19,1 Triliun

JAKARTA - Alokasi dana yang ditransfer pemerintah pusat ke Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kota di Aceh pada tahun anggaran 2012, berjumlah Rp 19,1 triliun lebih. Angka ini naik signifikan dibandingkan penerimaan tahun 2011 yang hanya Rp 15,2 triliun.

Di sisi lain, dana dekonsentrasi maupun dana perbantuan yang dikelola instansi-instansi vertikal di Aceh untuk tahun 2012 mencapai Rp 8,2 triliun lebih. Artinya, naik sebesar Rp 1 triliun lebih

dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp 7,1 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memesankan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar menggunakan sebaik-baiknya dana tersebut. Pesan itu diutarakan Presiden saat menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 kepada Gubernur Irwandi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/12).

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyerahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga pengguna anggaran

serta para gubernur dari seluruh Indonesia.

DIPA-APBN 2012 yang ditransfer ke Aceh itu seluruhnya berjumlah Rp 19,1 triliun lebih. Meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana otonomi khusus (Otsus).

DAU Aceh tahun 2012 mencapai Rp 10.2 triliun,  sedangkan tahun 2011 Rp 8,4 triliun. DAK Aceh 2012 senilai Rp 932,0 miliar, sedangkan tahun 2011 Rp 912,6 miliar. Dana Otsus Aceh pada tahun 2012 juga naik. Bila pada tahun 2011 hanya Rp 4,5 triliun, sekarang naik menjadi Rp 5,4 triliun.

Sedangkan dana pusat yang masuk ke Aceh melalui instansi vertikal tahun 2012 mencapai Rp 8,2 triliun lebih. Terdiri atas dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan lain-lain.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 11,8 triliun  dalam RAPBN 2012 untuk otonomi khusus (Otsus). Dana sebesar itu diberikan kepada tiga provinsi, yakni  Papua Rp 3,8 triliun; Papua Barat Rp  1,6 triliun ; dan Aceh Rp 5,4 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta   dana Otsus  ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat.

Kesimpulan

  

Dari dana-dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Aceh, sudah seharusnya pemerintah Aceh bisa mempergunakan dana-dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan memikirkan kondisi rakyat, pemerintah diharapkan dapat membuat program-program dan kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat. Agar kedepannya Aceh bisa menjadi lebih baik lagi dan kemiskinan di Aceh dapat diatasi.

 *dikutip dari berbagai sumber