Provinsi NAD menempati peringkat ke-7 dengan
persentase angka kemiskinan mencapai 20,98. Tingkat kemiskinan di Aceh masih
lebih tinggi dibanding Bangka Belitung yang sebesar 18,94 persen, Gorontalo
(18,70 persen), dan Sumatera Selatan 18,30 persen. Data dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 juga menunjukkan bahwa
dari 183 kabupaten di Indonesia, Provinsi Papua memiliki kabupaten daerah
tertinggal terbanyak, yakni 27 kabupaten. Terbanyak kedua adalah provinsi Nusa
Tenggara Timur dengan 20 kabupaten, disusul Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak
12 kabupaten, dan Kalimantan Barat serta Sulawesi Tengah masing-masing sebanyak
10 kabupaten. Untuk itu, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan
program Bedah Desa sebagai instrumen untuk percepatan pembangunan daerah
tertinggal.
Persentase penduduk miskin Provinsi Aceh
pada bulan Maret 2011 sebesar 19,57 persen. Jika dibandingkan dengan persentase
penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 20,98, berarti persentase penduduk
miskin turun sekitar 1,41 persen. Penurunan persentase penduduk miskin di
daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yaitu masing-masing
1,67 persen dan 0,96 persen.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Aceh
mengalami penurunan selama tahun 2010 – 2011 yaitu dari 4,11 menjadi 3,50.
Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 1,26 menjadi 0,94 pada periode
yang sama. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan pada tingkat konsumsi
masyarakat miskin, karena penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan
bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis
kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Jika membandingkan antar daerah, BPS
mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi.
Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan
kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat, serta Aceh.
Kajian Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) dan Jerman menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah
sangat besar sekitar 107,5-320,79 miliar barel di perairan timur laut Pulau
Simeulue, Aceh. Potensi kekayaan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan
cadangan minyak Arab Saudi yang mencapai 264,21 miliar barel. Bila potensi
minyak itu terbukti, Aceh bisa lebih kaya dari Arab Saudi.
Selain kekayaan sumber alam seperti
minyak bumi dan gas alam di Aceh Utara dan Aceh Timur. Provinsi di ujung barat
Indonesia ini juga terkenal dengan sumber hutannya yang terletak di sepanjang
jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar,
hingga Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional
Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.
Sebelum bencana tsunami 26 Desember
2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Aceh. Data Dinas
Perikanan dan Kelautan Aceh 2005 menyebutkan, perikanan menyumbangkan 6,5
persen dari pendapatan daerah bruto (PDB) senilai Rp1,59 triliun selama 2004.
Aceh juga memiliki sejumlah industri
besar di antaranya PT Arun, yang merupakan kilang pencairan gas alam, PT Pupuk
Iskandar Muda, PT Asean Aceh Fertilizer, PT Kertas Kraft Aceh, PT SAI-Lafarge, Semen
Andalas, dan ExxonMobil untuk industri kilang gas alam. Selain itu, Aceh
memiliki pertambangan emas di antaranya di Woyla, Seunagan (Aceh Barat), Pisang
Mas (Beutong), serta Payakolak, Takengon (Aceh Tengah).
10 PROPINSI
DENGAN ANGKA KEMISKINAN TERTINGGI (%)
|
No
|
Provinsi
|
Angka Kemiskinan
|
|
|
1
|
papua Barat
|
36,80
|
|
|
2
|
Papua
|
34,88
|
|
|
3
|
Maluku
|
27,74
|
|
|
4
|
Sulawesi Barat
|
23,19
|
|
|
5
|
Nusa Tenggara Timur
|
23,03
|
|
|
6
|
Nusa Tenggara Barat
|
21,55
|
|
|
7
|
Aceh
|
20,98
|
|
|
8
|
Bangka Belitung
|
18,94
|
|
|
9
|
Gorontalo
|
18,70
|
|
|
10
|
Sumatera Selatan
|
18,30
|
|
Sumber: Sensus Nasional BPS 2010
Aceh
Dapat Dana Rp 19,1 Triliun
JAKARTA - Alokasi dana yang ditransfer
pemerintah pusat ke Provinsi Aceh dan seluruh kabupaten/kota di Aceh pada tahun
anggaran 2012, berjumlah Rp 19,1 triliun lebih. Angka ini naik signifikan dibandingkan
penerimaan tahun 2011 yang hanya Rp 15,2 triliun.
Di sisi lain, dana dekonsentrasi maupun
dana perbantuan yang dikelola instansi-instansi vertikal di Aceh untuk tahun
2012 mencapai Rp 8,2 triliun lebih. Artinya, naik sebesar Rp 1 triliun lebih
dibanding tahun 2011 yang berjumlah Rp
7,1 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memesankan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar menggunakan sebaik-baiknya dana tersebut. Pesan itu diutarakan Presiden saat menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 kepada Gubernur Irwandi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/12).
Dalam kesempatan itu Presiden juga
menyerahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga pengguna anggaran
serta para gubernur dari seluruh
Indonesia.
DIPA-APBN 2012 yang ditransfer ke Aceh itu seluruhnya berjumlah Rp 19,1 triliun lebih. Meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana otonomi khusus (Otsus).
DAU Aceh tahun 2012 mencapai Rp 10.2 triliun, sedangkan tahun 2011 Rp 8,4 triliun. DAK Aceh 2012 senilai Rp 932,0 miliar, sedangkan tahun 2011 Rp 912,6 miliar. Dana Otsus Aceh pada tahun 2012 juga naik. Bila pada tahun 2011 hanya Rp 4,5 triliun, sekarang naik menjadi Rp 5,4 triliun.
Sedangkan dana pusat yang masuk ke Aceh
melalui instansi vertikal tahun 2012 mencapai Rp 8,2 triliun lebih. Terdiri
atas dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan lain-lain.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar
Rp 11,8 triliun dalam RAPBN 2012 untuk otonomi khusus (Otsus). Dana
sebesar itu diberikan kepada tiga provinsi, yakni Papua Rp 3,8 triliun;
Papua Barat Rp 1,6 triliun ; dan Aceh Rp 5,4 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
minta dana Otsus ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan,
infrastruktur, dan ekonomi rakyat.
Dari dana-dana yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Aceh, sudah seharusnya pemerintah
Aceh bisa mempergunakan dana-dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan
memikirkan kondisi rakyat, pemerintah diharapkan dapat membuat program-program
dan kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat. Agar kedepannya Aceh bisa menjadi lebih baik
lagi dan kemiskinan di Aceh dapat diatasi.
*dikutip dari berbagai sumber
